Megasora.com – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah mulai melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk menelusuri dugaan penyalahgunaan titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Zulkifli Hasan, hasil evaluasi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu sekitar satu bulan sejak rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
“Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG,” ujar Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, Presiden Prabowo membahas dua agenda utama, yakni perkembangan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Zulkifli Hasan menjelaskan, hasil pendalaman yang sedang dilakukan akan menjadi dasar penyusunan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Setelah kajian selesai, seluruh rekomendasi akan dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh arahan sekaligus keputusan akhir.
“Langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden agar beliau memberikan arahan mengenai keputusan yang akan diambil. Namun, kami masih membutuhkan waktu satu bulan untuk mengkaji dan mendalami seluruh persoalan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Permasalahan yang ditemukan mencakup dugaan penyalahgunaan, penetapan titik penerima manfaat yang belum diikuti keberadaan dapur SPPG, hingga lokasi yang sudah memiliki fasilitas tetapi belum dapat beroperasi.
“Banyak persoalan yang kami temukan, mulai dari dugaan penyalahgunaan, titik-titik yang sebenarnya sudah layak menerima MBG, lokasi yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki SPPG, hingga tempat yang sudah dibangun namun belum berjalan. Semua itu akan kami paparkan kepada Bapak Presiden dalam satu bulan ke depan agar dapat diputuskan langkah yang paling tepat,” jelasnya.
SPPG merupakan unit yang bertugas mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendistribusikan makanan kepada para penerima manfaat, yaitu siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pada rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian mengenai kecukupan anggaran program MBG yang saat ini dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima manfaat. Rincian anggaran tersebut meliputi biaya bahan baku sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas III SD, serta Rp10.000 bagi siswa kelas IV SD sampai jenjang SLTA. Selain itu, terdapat alokasi biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung secara menyeluruh sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir terkait besaran anggaran program tersebut.
“Beliau mengatakan, apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan dikaji. Jika memang belum mencukupi, berapa besaran yang diperlukan,” kata Agustina setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
